Menjelang digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tanggal 27 Juni 2018 besok dan kemudian berlanjut dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2019 mendatang, suhu politik di Tanah Air secara perlahan memanas.
Tidak sedikit yang mengeluarkan pernyataan menghebohkan, seperti yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
SBY melontarkan pernyataan tersebut saat menghadiri konferensi pers kampanye akbar salah satu pasangan calon untuk Pilkada Jawa Barat, Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat pada hari Sabtu (23/6) kemarin.
Dalam pernyataannya, SBY dengan tegas mengatakan bahwa beberapa aparatur negara yang bertugas sebagai pengaman negara, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Polri dan juga TNI tidak bersikap netral pada saat akan digelarnya Pilkada. Bahkan SBY mengatakan bahwa apa yang diungkapkannya itu bukanlah sesuatu yang tidak mendasar karena memang dia mengetahuinya.
“Yang saya sampaikan itu bukan isapan jempol belaka, tidak ada niat seorang SBY menuduh, melebih-lebihkan, mendramatisasi apalagi duhli, tuduh liar, itu bukan DNA saya, saya hati-hati dalam berbicara. Tapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidak netralan elemen atau oknum dari BIN, TNI, Polri, itu nyata adanya, ada kejadian, bukan hoax, sekali lagi, ini oknum,” ujar SBY.
Tidak hanya menuduh BIN, TNI dan Polri berbuang tidak netral, SBY juga mengungkapkan bahwa ada bukti ketidaknetralan aparatur negara tersebut di beberapa daerah di Indonesia, seperti di DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Maluku dan Riau, saat digelarnya Pilkada.
“Kok begini, kasar sekali, kok terang-terangan, mungkin, biarlah saya SBY warga negara biasa penduduk Cikeas, Kecamatan Gunungputri, Kabuoaten Bogor, Jawa Barat yang bicara. Kalau pernyataan saya ini membuat intelejen dan kepolisian kita tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silahkan, Mengapa saya sampaikan ? agar BIN, TNI, Polri netral,” lanjut SBY.
“Oleh karena itu saudara-saudaraku, pada pilkada serentak ini saya mohon dengan segala kerendahan hati netralah negara, netrallah pemerintah, netrallah BIN, Polri dan TNI. Saya juga berharap rakyat kita berani menolak semua tindak kecurangan termasuk ketidaknetralan, biarlah rakyat menggunakan haknya,siapa pun yang disukai, yang diyakini bisa memimpin. Ini permohonan dan harapan saya. Kalau tidak, Allah juga mendengarkan ucapan saya.”
SBY juga menjawab adanya serangan dari partai tertentu yang menyebutkan bahwa dirinya panik dengan kerap memviralkan kalimat “SBY panik” ke dunia maya. Dalam jawabannya, SBY mengatakan justru pihak yang panik itu yang cenderung berbuat curang.
“SBY tidak panik. Biasanya yang panik cenderung curang. Insya Allah, kami tidak curang. Tapi kami waspada,” kata SBY melanjutkan.
Terkait dengan ujaran SBY itu, KPU, Polri dan BIN langsung memberikan reaksinya. Hanya TNI yang masih belum memberikan pernyataan atau tanggapan atas tuduhan yang diberikan oleh mantan Presiden Indonesia ke-6 tersebut.
“Itu kan pesan biasa saja, pesan untuk siapa pun (kalangan pemerintahan), mengingatkan kembali, itu tidak apa-apa,” ucap Ketua KPU Arief Budiman.
Jika pihak KPU lebih memilih berkomentar santai, tidak dengan BIN dan Polri. Kedua institusi negara ini memberikan tanggapan tegas akan tuduhan SBY tersebut.
“Jika ada isu ketidaknetralan, bisa disampaikan ke Bawaslu/Panwaslu, juga ke KPU atau bahkan ke Mahkamah Konstitusi jika ada tuntutan hukum. Tentunya harus dengan didukung bukti-bukti. Jika ada bukti ya silakan diajukan, jika tidak ada bukti maka tidak bisa diproses lebih lanjut,” kata Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelejen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto.
